DPR: Pemerintah Harus Awasi Kegiatan Misionaris Asing di Papua

Usai perpecahan di Tolikara yang berujung terbakarnya sebuah masjid dan beberapa kios, anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap mengingatkan pemerintah agar menertibkan sekelompok misionaris asing yang berada di Papua.

Karena ia mencurigai para misionaris asing itu tidak hanya bertujuan menyebarkan ajaran agama Nasrani, tetapi juga memiliki motif untuk memprovokasi dan memecah belah golongan masyarakat di sana. “Ini bukan hanya sekadar penyebaran agama, tapi juga menyangkut keutuhan Indonesia. Dan di Papua rawan hal-hal seperti itu,” tuturnya pada Republika, Selasa (21/7).

Perginya Natsir, Sang Khadimul Ummah

 

"SABTU , 13 Februari 1993 (bertepatan dengan 21 Sya’ban 1413 H), umat Islam Indonesia kehilangan tokoh besar yang namanya dikenal di dunia internasional dan mempunyai reputasi mengagumkan. M Natsir, dalam usia 85 tahun, menghembuskan napas terakhirnya di RSCM Jakarta, pada saat umat Islam dunia masih membutuhkan perhatian orang-orang seperti beliau. Sosok yang mempunyai wibawa dengan kepedulian yang sangat tinggi dalam membela nasib umat".

PENGHARGAAN yang diberikan dunia terlihat jelas ketika pada 1967 di Pakistan diselenggarakan perhelatan besar organisasi Islam dunia, yakni Mu’tamar Alam Islami, Sekalipun waktu itu Pak Natsir menolak, tetapi tetap saja namanya dicantumkan sebagai Wakil Presiden organisasi tersebut. Padahal, beliau telah mengirim surat ketidakbersediaan melalui orang-orang utusannya. Penghargaan dunia Islam tidak berhenti sampai di sini saja. Tahun 1980 pemerintah Arab Saudi menganugerahi Pak Natsir “Faisal Award” atas jasa-Jasanya dalam dakwah.

Marthen dan Nayus Akui Buat Surat Edaran Larangan Shalat Idul Fitri dan Mengenakan Jilbab di Tolikara

Sekretaris Wilayah Gereja Injili di Indonesia (Gidi) Wilayah Tolikara, Papua, Pdt. Marthen Jingga, membenarkan surat edaran bertanggal 11 Juli 2015. Surat berkop Gidi ini lantas beredar di sejumlah media sosial pasca penyerangan jemaah salat Idul Fitri, Jumat, 17 Juli 2015. Marthen mengaku surat itu dibuat dan dikonsep olehnya bersama Ketua Gidi Wilayah Tolikara, Pdt. Nayus Wenda.

BKLDK: Umat Islam Minoritas Kerap Menjadi Korban Intoleransi

PERISTIWA tragedi kerusuhan yang berujung pada pembakaran kios dan masjid di Tolikara, Papua  saat 17 Juli 2015 bertepatan dengan 1 Syawal 1436H telah mencoreng rasa toleransi yang selama ini digadang-gadang sejumlah pihak. Gagasan kedamaian antar ummat beragama yang selama ini muncul dinilai sekedar ucapan bibir belaka.

Saat ummat Islam menjadi mayoritas, ummat Islam senantiasa diminta untuk menghormati peribadatan agama lainnya. Sehingga seringkali isu intoleran dilemparkan sejumlah pihak yang selama ini mendukung gerakan liberalisasi Islam dan sekulerisasi.

Dokumen Terbaru, Bongkar Hubungan Saudi-Thatcher

Hubungan antara Margaret Thatcher dan Keluarga Kerajaan Saudi telah diungkap dalam dokumen yang baru dirilis.

Dokumen itu menunjukkan sejauh mana para menteri Inggris melobi Saudi agar menandatangani kesepakatan al-Yamamah senilai £ 43 miliar mengenai pembelian pesawat tempur Tornado dan Hawk. Sementara itu  beberapa bagian mengungkapkan percakapan dalam pertemuan itu antara kedua negara.

Dokumen-dokumen  dan beberapa bagian telah dirusak, dan beberapa bagian lain dirahasiakan dari publik agar tidak mengungkapkan hal-hal yang memalukan.

Kesepakatan Al-Yamamah berkaitan dengan penjualan senjata senilai puluhan miliar pound.
Salah satu dokumen mengacu pada pertemuan antara para pejabat Inggris dan Pangeran Sultan, Menteri Pertahanan Saudi, pada bulan September 1985. Poin kesepakatan itu bunyinya: “Pada pertemuan tersebut,  Pangeran menunjukkan bahwa, khususnya dalam memandangkesediaan kami… [bagian ini dihapus] … mungkin akan ada perintah lanjutan dari Inggris sehubungan dengan pekerjaan konstruksi … ”

Kapolri Tegaskan Penembakan di Tolikara Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskan oleh aparat keamanan terhadap pelaku kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), telah sesuai prosedur. Tindakan itu dilakukan untuk menegakkan konstitusi di mana negara menjamin kebebasan beribadah masyarakat.

"Penembakan itu dilakukan aparat kepolisian sebagai perwujudan upaya negara menjamin konstitusi itu harus ditegakkan," ujar Badrodin di kompleks Mabes Polri, Senin (20/7/2015) malam.