Ini Kesaksian Lengkap Habib Rizieq di Sidang PK Ustadz Ba'asyir.

Habib Muhammad Rizieq Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) menjadi saksi pada sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (26/1/2016).

Pada kesempatan itu, Habib Rizieq di hadapan majelis hakim mengungkapkan kronologi pelatihan militer di Aceh yang juga menyeret beberapa anggota FPI. Berikut kesaksian Habib Rizieq yang dikutip Voa-Islam secara utuh dari situs habibrizieq.com.

Habib Rizieq: Latihan Militer di Aceh Dipersenjatai Oknum Polri dan Latihan di Mako Brimob

Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang berlangung, Selasa (26/1/2016) di Pengadilan Negeri (PN) Cilacap, Habib Muhammad Rizieq Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) memberi kesaksian di depan majelis hakim.

Habib Rizieq menguraikan secara detil kronologis asal mula terjadinya latihan militer di Aceh yang menyeret nama Ustadz Ba’asyir.

Habib Rizieq mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi FPI, ternyata oknum-oknum anggota Polri aktif yang menyiapkan persenjataan serta menyiapkan latihan menembak di Mako Brimob.

Rizal Ramli: Sudirman Said Digaji Rakyat, Kenapa Dia Ngotot Bela Freeport?

Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli curiga terhadap Menteri ESDM Sudirman Said yang terlihat bersikukuh ingin memperpanjang kontak karya PT Freeport Indonesia. Padahal, menurut Rizal, Sudirman Said harusnya mengedepankan kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

“Saya tidak ngerti kenapa dia begitu ngotot untuk bela Freeport, bukan bela negara. Beliau itu dibayar dan digaji oleh rakyat Indonesia. Malah belain freeport bukan negara. Kita kan ingin kontrak ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia,” kata Rizal usai melaporkan harta kekayaannya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (12/10).

Utang Pemerintah RI Kini Rp 2.911,41 Triliun

Hingga Juli 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.911,41 triliun. Naik Rp 46,47 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu Rp 2.864,18 triliun.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Juli 2015, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.217,18 triliun, dari bulan sebelumnya Rp 2.171,24 triliun.

Sementara pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 694,23 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 692,94 triliun. Demikian dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (25/8/2015).

Waspada Krisis 1998 Terulang! Pekan Depan Dollar Diprediksi Tembus Rp.15.000,-

– Kinerja pemerintahan Joko-JK terus mengundang cacian dalam hal kebijakan ekonomi. Hasil dari kebijakan yang diambil dinilai membuat rakyat semakin sengsara. Bahkan, menurut Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, kurs rupiah terhadap dollar akan semakin parah pada minggu ini.

“Hancurnya nilai tukar rupiah sudah menyebabkan kepanikan. Saat ini sudah banyak investor yang mengurungkan niat untuk berinvestasi di Indonesia, pemerintah juga sudah terlihat panik dan seakan-akan sudah pasrah jika harus menghadapi krisis ekonomi. Saya prediksi pada minggu ini ada kemungkinan dollar tembus 15.000,” ujar Jajat di Jakarta, Minggu (23/8) seperti dilansir pribuminews.

Harga 30 Unit Pesawat Cuma 10,56 Miliar Dollar, Kenapa Menteri Rini Pinjam 44.5 Miliar?

– Polemik soal rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus 350 terus‎ bergulir dan mencurigakan banyak pihak. Partai Gerindra mempertanyakan kenapa pinjaman untuk pembelian pesawat tersebut empat kali lebih besar dari harga yang mestinya dibayarkan oleh Garuda.

“‎Pembelian 30 unit hanya diperlukan dana pinjaman 10,56 miliar dolar AS, jadi patut dipertanyakan kenapa pinjaman dari Bank of China Aviation ‎sebesar 44,5 miliar dolar AS,” ujar Wakil Ketua Gerindra, Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL (19/8).

‎Perhitungan Arief didasarkan pada harga tiap satu unit Airbus A350-XWB series 1000 yang akan didatangkan Garuda sebagaimana ‎tertuang dalam letter of intent (LOI) yang diteken dengan pihak Airbus di sela  even Paris Airshow 2015 ‎ pada Juni lalu di Paris.‎‎

Harga Premium Harusnya Turun Ikuti Harga Minyak Dunia Yang Anjlok

– Kalangan DPR menilai Pertamina tidak fair. Di saat harga minyak dunia yang kini anjlok, Pertamina tidak ‎menurunkan harga premium.

“Saat itu bilangnya ikut mekanisme pasar. Karena itu, Pertamina harus fair. Dengan harga minyak dunia terus anjlok, harusnya harga premium turun,” ujar ‎anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar, Selasa (18/8) malam seperti dilansir Kantor Berita RMOL.

Ini Polisi Atau Pencuri? ; Paska Penggeledahan Rumah Terduga Teroris Oleh Satuan Densus 88, Lemari Rusak, 20 Kantong Susu Kambing Hilang, 4 Lirang Pisang Raib.

91 Blogspot.Com : Kamis pagi 16 Mei 2013, Ibrahim Sungkar mengantarkan putrinya (HM) yang berusia 6 tahun ke TK di daerah Pasar Kliwon, Solo. Setelah itu Ibrahim menuju tempat saudaranya di daerah Serengan, ditemani Istrinya, Nur Rohmah dan putri kedua (NZ) yang berusia 3 tahun.

Ketika dalam perjalanan pulang, dari arah selatan sekitar pukul 07.30 WIB persis di perempatan Pasar Kliwon saat lampu menyala Merah, Ibrahim berhenti, lalu didatangi 4 preman  membawa pistol yang ditodongkan kepadanya dan Nur Rahmah.

Seketika itu NZ menjerit, menangis ketakutan. Ibrahim dibawa ke mobil avanza hitam yang berjarak sekitar 10 meter di belakang kendaraannya.

Panangkapan, Penggeledahan, Penyitaan tanpa Surat Resmi

Istri dan NZ melanjutkan perjalanan ke rumah yang beralamatkan di Losari Rt 5 Rw 3 Semanggi Pasar Kliwon.

Perda Diskriminatif Pemda Tolikara Ternyata Disetujui Anggota DPRD Dari Tiga Partai Islam

Ketua Tim Advokasi Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT), Jeje Zainudin mengungkapkan hal mencengangkan tentang Perda diskriminatif yang melanggar kebebasan beragama umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua.

Tak disangka, ternyata Perda yang menzalimi umat Islam itu lahir atas persetujuan anggota DPRD Tolikara yang berasal dari partai Islam.

Pra Ijtima’ Ulama MUI : Berdosa, Pemimpin yang Ingkar Janji

 

Janji pemimpin menjadi sorotan dalam Pra Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Kamis (4/6) di kantor MUI.  Dalam acara yang dihadiri oleh para ulama dan pimimpin ormas Islam itu, para ulama yang hadir menegaskan pemimpin yang ingkar janji adalah dosa.

Menurut KH Ma’ruf Amin, wakil ketua umum MUI,  para ulama sepakat bahwa bila seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama atau maksiat kepada Allah maka tidak boleh dilakukan.

FATWA MUI ; BPJS HARAM

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram. Tak hanya itu, lembaga ini juga meminta pemerintah untuk membentuk BPJS yang sesuai dengan hukum syariah.

Dari dokumen yang diterima merdeka.com, Rabu (29/7), hasil ijtimak para ulama, MUI telah melakukan kajian mendasar mengenai BPJS Kesehatan tersebut, terutama dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah. Dalam penelitian itu, MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam.

"Secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak," tulis MUI dalam rekomendasi hasil ijtimak.

Tak hanya itu, MUI juga menyorot denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari jumlah iuran tertunggak baik bagi penerima upah maupun bukan. Denda ini dibayarkan secara bersamaan.

Kapolres Tolikara Bantah Tudingan Pembakaran Dipicu oleh Penembakan

Tudingan bahwa aksi pembakaran oleh massa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) dipicu oleh tembakan ditampik oleh Kapolres Tolikara AKPB Suroso, SH.

“Penembakan pertama itu adalah peringatan karena jamaah shalat Idul Fitri itu dilempari batu oleh massa pemuda gereja GIDI yang merupakan peserta acara seminar Internasional,” kata AKBP Suroso saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Polres Tolikara, Sabtu (25/7).

Dikatakan AKBP Suroso, sebenarnya massa telah tenang dan berhenti usai polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Namun, tak lama berselang, massa kembali datang dengan jumlah yang lebih besar, yakni 500 orang. Mereka datang dari tiga arah, yaitu titik Giling Batu, BPD dan belakang Masjid Baitul Muttaqin.

Selamat Datang Pertalite, Goodbye Premium

Pemerintah optimistis dirilisnya bahan bakar minyak (BBM) jenis baru, Pertalite bakal menggusur Premium. Kadar oktan yang lebih tinggi, Ron 90, diyakini akan membuat  masyarakat meninggalkan Premium yang merupakan BBM Ron 88.

"Iya pasti akan menggantikan Premium. Masyarakat yang sduah terbiasa membeli Pertalite, maka tak akan membeli Premium. Kan tak mungkin beli dua-duanya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jumat (24/7).

JK mengatakan kehadiran Pertalite akan memberikan alternatif pilihan BBM bagi masyarakat, yang selama ini terlalu bergantung pada Premium.

Solidaritas untuk Muslim Papua, Ribuan Umat Islam Solo Raya Ikuti Apel Siaga

Jum'at, 7 Syawwal 1436 H / 24 Juli 2015

 

Ba’da Shalat Jumat (24/7) ribuan umat Islam Solo Raya mengikuti Apel Siaga dalam rangka Solidaritas untuk Muslim Tolikara Papua.

Massa yang berjumlah hampir 8.000 orang itu berkumpul di Masjid Kota Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua MUI Solo, Prof. Dr. dr. Zaenal Arifin Adnan dan Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinuddinillah Basri, MA, menuju Bundaran Gladag.

Wakil Ketua MPR Pertanyakan Banyak Bendera Zionis Berkibar di Tolikara

Wakil Ketua MPR Hiidayat Nur Wahid (tengah) saat Konferensi Pers bersama Komite Umat untuk Tolikara, Kamis (23/7) (Foto: Republika)

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dalam menangani masalah di Tolikara secara prinsip berbasis pada terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab keutuhan NKRI harus dipertahankan.

“Masalah Papua ini sangat rentan dijadikan sarana oleh pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia, termasuk insiden Tolikara ini,” katanya saat menghadiri acara konferensi pers Komite Umat untuk Tolikara (Komat) di Jakarta, Kamis, (23/7).

DPR: Pemerintah Harus Awasi Kegiatan Misionaris Asing di Papua

Usai perpecahan di Tolikara yang berujung terbakarnya sebuah masjid dan beberapa kios, anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap mengingatkan pemerintah agar menertibkan sekelompok misionaris asing yang berada di Papua.

Karena ia mencurigai para misionaris asing itu tidak hanya bertujuan menyebarkan ajaran agama Nasrani, tetapi juga memiliki motif untuk memprovokasi dan memecah belah golongan masyarakat di sana. “Ini bukan hanya sekadar penyebaran agama, tapi juga menyangkut keutuhan Indonesia. Dan di Papua rawan hal-hal seperti itu,” tuturnya pada Republika, Selasa (21/7).

Marthen dan Nayus Akui Buat Surat Edaran Larangan Shalat Idul Fitri dan Mengenakan Jilbab di Tolikara

Sekretaris Wilayah Gereja Injili di Indonesia (Gidi) Wilayah Tolikara, Papua, Pdt. Marthen Jingga, membenarkan surat edaran bertanggal 11 Juli 2015. Surat berkop Gidi ini lantas beredar di sejumlah media sosial pasca penyerangan jemaah salat Idul Fitri, Jumat, 17 Juli 2015. Marthen mengaku surat itu dibuat dan dikonsep olehnya bersama Ketua Gidi Wilayah Tolikara, Pdt. Nayus Wenda.

Kapolri Tegaskan Penembakan di Tolikara Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskan oleh aparat keamanan terhadap pelaku kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015), telah sesuai prosedur. Tindakan itu dilakukan untuk menegakkan konstitusi di mana negara menjamin kebebasan beribadah masyarakat.

"Penembakan itu dilakukan aparat kepolisian sebagai perwujudan upaya negara menjamin konstitusi itu harus ditegakkan," ujar Badrodin di kompleks Mabes Polri, Senin (20/7/2015) malam.

Polri Bertanggung Jawab atas Korban Tewas dan Luka dalam Insiden Tolikara

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, Polri bertanggung jawab atas korban dalam insiden kerusuhan di Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7/2015). Ada seorang korban tewas dan 10 orang mengalami luka-luka akibat tertembak dalam kejadian itu.

"Pokoknya yang bertanggung jawab itu aparat keamanan, polisi," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/7/2015). Badrodin enggan menjawab dengan pasti apakah korban tertembak oleh polisi yang berupaya membubarkan massa.

Kapolri: Sudah Ada Calon Tersangka Kasus Tolikara

Selasa 21 Jul 2015



 Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kepolisian sudah mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka kasus penyerangan terhadap warga yang salat Id di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat (17/7). Namun pengumpulan alat bukti masih dilakukan

"Sudah ada (calon tersangka), tapi kita sedang mencari alat bukti untuk menguatkan itu," kata Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2015) malam.

Badrodin mengatakan calon tersangka ini memiliki peran dalam kasus penyerangan tersebut. Tapi, dia enggan merinci jenis perannya dan jumlah tersangka.